Berita Palembang

Penyelesaian Beberapa Segmen Permasalahan Batas Antara Palembang Dan Banyuasin

Nasrun usai memimpin rapat mediasi Pemkab Banyuasin dan Pemkot Palembang di Pemprov Sumsel, Selasa (28/11/2017).

PALEMBANG, Banyuasinonline.com – Sekda Provinsi Sumsel H Nasrun Umar SH MM memberi waktu selama 3 hari kepada Asisten 1 Pemkab Banyuasin HM Senen untuk menyampaikan usulan tentang solusi penyelesaian beberapa segmen permasalahan batas antara Palembang dengan Banyuasin kepada Bupati dan Ketua DPRD Banyuasin.

“Saya mengharapkan bahwa permasalahan ini tidak berlarut larut. Jangan terlalu lama diputuskan. Saya kasih waktu 3 hari untuk melaporkan,” ungkap Nasrun usai memimpin rapat mediasi Pemkab Banyuasin dan Pemkot Palembang di Pemprov Sumsel, Selasa (28/11/2017).

Dijelaskan Sekda, digelarnya rapat koordinasi dengan pemkot Palembang dan Banyuasin dalam tindak lanjut aspirasi masyarakat Jakabaring Selatan melakukan unjuk rasa ke Pemprov sumsel.

“Pertama tentu berdasarkan aturan apabila kedua wilayah itu pemkot dan Pemkab Banyuasin ada sesuatu yang perlu kita koordinasikan dan selesaikan di sana ada menengahi namanya Pemprov Sumsel yang akan bertindak secara netral untuk dapat memfasilitas penyelesaian batas wilayah ini dengan sebaik-baiknya tanpa menghentikan salah satu pihak,” kata mantan Kadishub Sumsel ini.

Lalu yang kedua, antisipasi terhadap penyelesaian masalah ini makanya Nasrun menginisiasi untuk Pemprov Sumsel sesuai dengan arahan Gubernur Sumsel agar kiranya bisa diselesaikan.

Hadir pihak terkait OPD terkait Asisten I Pemkot Palembang Drs KH Sulaiman Amin, dan Asisten 1 Pemkab Banyuasin HM Senen yang memang kedua asisten membidangi batas wilayah.

Dari rapat yang berkembang dalam rapat ini diputuskan beberapa hal dari kesimpulan rapat yang pertama Pemprov sumsel mengusulkan solusi kepada subsegmen mengenai batas wilayah pemkot Palembang dan Banyuasin ini bukan hanya terjadi pada segmen Jakabaring yang kemudian jadi Jakabaring Selatan.

“Ternyata setelah diteliti ada empat subsegmen Jakabaring yakni Tegal Binangun, talang buluh, merah mata dan talang jambe. Dari empat sub segmen ini mengusulkan kepada kedua pemerintah ini dengan melihat kondisi eksisting di lapangan dimana subsegmen Jakabaring dan Tegal Binangun mengingat ada aspirasi kemarin dan banyak dikelola oleh Palembang itu dikembalikan ke kota Palembang kemudian subsegmen Talang Buluh yang selama ini merupakan wilayah Pemkot Palembang karena selama ini administrasi banyak dikelolah oleh Banyuasin dan itu diusulkan ke Kabupaten Banyuasin. Subsegmen merah mata sama kita usulkan masuk ke banyuasin dan subsegmen talang jambe untuk masuk kota Palembang dengan asumsi yang saya sampaikan yang selama ini telah dibina oleh kota Palembang dan yang selama ini sudah dibina Banyuasin,” papar Nasrun.

Kedua berkaitan dengan usul ini, Nasrun mintakan pendapat ke kedua daerah ini. Pemkot Palembang secara tegas mengatakan bahwa karena sudah diberi mandat memutuskan menerima dan menyetujui dari usulan Pemprov Sumsel.

Sementara dari pihak Banyuasin akan menyarankan terhadap pimpinannya yakni Bupati Banyuasin.

Ketiga usul saran ini tentu didasarkan pada keputusan keputusan rapat terdahulu terutama keputusan yang didasarkan atas yang dipimpin oleh tim PDB dari Kementerian Dalam Negeri pada 27-29 Juli 2017 jadi ini update rapat yang terakhir yang isinya pada poin B adalah bahwa batas wilayah antara Pemkot Palembang dan Banyuasin pada lampiran PP nomor 23 tahun 88 untuk menjadi pedoman namun ada tambahan bahwa sampai ada kesepakatan baru lebih lanjut Pemkab Banyuasin dan Palembang.

Jadi ada kemungkinan itu tetap berubah tentu kalau kota memutuskan ini harus berlandaskan pada kondisi sosial ekonominya, sosial tentu hasil unjuk rasa kemarin.

Jadi intinya status diterima oleh Pemkot Palembang dan Pemkab Banyuasin akan menyampaikan dulu kepada pimpinannya.

“Kami berharap ini bisa berjalan sebagaimana mestinya sehingga persoalan bisa selesai. Keempat, kalau disetujui proses pada poin 3 ada kesepakatan bahwa Tegal Binangun masuk Palembang, talang buluh ke Banyuasin, merah mata ke Banyuasin, talang jambe kota Palembang karena dia berdasarkan PP nanti akan dikeluarkan Kemendagri merupakan landasan hukum kita karena prosedur tetap dilalui tidak serta merta dilaksanakan karena hasil kesepakatan prosedurnya tetap dilalui sesuai dengan aturan yang berlaku. Posisi yang sekarang artinya untuk menjaga semua kemungkinan yang terjadi di lapangan dapat diputuskan. Sementara waktu kiranya dapat menahan diri dan tidak melakukan hal hal yang sifatnya meresahkan masyarakat misalnya yang hari ini beredar bahwa masyarakat resah akan ada sweeping KTP atau hal hal seperti itu,” tegas Nasrun.

Sementara itu Sulaiman Amin Asisten I Pemkot Palembang membenarkan bahwa Pelembang menyetujui usulan Pemprov Sumsel mengenai tapal batas tersebut.

“Pemkot Palembang menyetujui semua usulan dari Pemprov Sumsel, dan kita akan sosialisasikan ke warga Jakabaring. Kalau kita melihat dinamika yang berkembang di lapangan, Jakabaring ini masyarakatnya ingin masuk Palembang. Mereka tidak mau ke Banyuasin. Sementara Talang Buluh masuk Palembang tapi masyrakatnya tetap ingin menjadi warga Banyuasin. Itulah kenapa kita menyetujui ini karena melihat dinamika yang berkembang dan keinginan dari masyarakat. Karena guna pemerintahan ini ada kan adanga masyarakat. Berdasarkan itulah Pemkot menyetujui usulan dari Pemprov agar dilakukan tukar wilayah ini,” kata Sulaiman Amin.

Sementara Asisten 1 Pemkab Banyuasin mengatakan pihaknya masih akan menyampaikan usulan solusi ini ke Bupati dan Ketua DPRD Banyuasin.

“Seperti yang dikatakan Pak Sekda tadi, saya dibatasi waktu 3 hari untuk menyampaikan usulan tersebut kepada Bupati dan Ketua DPRD Banyuasin. Kita diminta untuk tidak mengeluarkan statement-statement yang dapat meresahkan masyarakat yang ada di wilayah Jakabaring,” katanya.

Editor : Futri S. S

STIA
Ke Atas