Banyuasin

Penerima KIS di Banyuasin Banyak Tidak Tepat Sasaran

Penerima KIS Banyuasin

Penerima KIS di Banyuasin Banyak Tidak Tepat Sasaran

Banyuasinonline.com, Pangkalan Balai – Keberadaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sepertinya belum bisa menggantikan program Jamkesmas ataupun Askeskin bagi masyarakat miskin. Maklum selain pendataan yang terkesan asal-asalan, KIS banyak tidak bisa digunakan masyarakat, Minggu (29/5).

“Wah pak masih mending Kartu Jamkesmas dulu pendataanya jelas, kalo KIS sekarang masa orang sudah mati saja masih dapat kartu,” ucap Saprin warga Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur.

Selain itu, kartu KIS juga belum terbukti bermanfaat bagi masyarakat miskin karena kenyataan dilapangan masyarakat banyak ditolak oleh Puskesmas maupun rumah sakit. Alasannya beragam ada alamat tidak sama dengan KTP, ada juga nama pemilik kartu salah bahkan ada yang tidak aktif (tidak berlaku).

“mau berobat susah, ada saja alasan ditolak Puskesmas, salah nama, alamat tidak sesuai bahkan yang paling sering kartu tidak berlaku /tidak aktif,” terang Saprin.

Senada diutarakan Asmadi warga Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung, permasalahan KIS di daerahnya yang menerima kartu tidak tepat sasaran, orang memiliki kemampuan secara ekonomi dapat kartu sedangkan warga yang jelas-jelas ekonomi kurang tidak mendapatkan jatah KIS.

Tidak hanya itu hal serupa seperti desa lain juga terjadi di lubuk karet misalnya saat akan mengurus KIS di BPJS maupun Dinsos warga seperti dilempar-lempar dan tidak ada hasilnya. Padahal warga sangat membutuhkan kartu program kesehatan pemerintah itu.

“Orang seperti kami, kalo berobat pake uang, mana ada mas. Paling kami mengandalkan kartu berobat ini. Jika kartu tidak bisa, terpaksa sakitnya ditahan, mungkin cuma bisa berobat  tradisional,” ujar Bapak 4 anak itu.

Sementara itu Kadinsos Banyuasin Roni Utama melalui Kabid Bantuan Jaminan Sosial Ahmad Riduan membenarkan bahwa KIS belum sepenuhnya bisa dinikmati masyarakat miskin. Dari total penerima KIS di Banyuasin 303.097 jiwa yang tidak aktif berjumlah 15.016 jiwa.

Namun ada sekitar 80 ribu jiwa warga yang sudah melapor dan minta rekomendasi mengaktifkan KIS tersebut. Pihaknya sudah mengeluarkan surat rekomendasi yang disampaikan ke Ti­m Nasional Penanggulangan Kemiskinan (TN­P2K) barulah kementrian sosial yang akan­ mengaktifkan Kartu Indonesia Sehat.

“Jadi waktunya cukup lama sekitar 6 bulan untuk diverifikasi kembali oleh­ Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) perubahan data itu, misal ada yang sudah meninggal atau yang tidak miskin lagi, ” ungkapnya.

Ke Atas