Banyuasin

Pemilik angkutan umum wajib berbadan hukum

Pemilik angkutan umum wajib berbadan hukum

Kadis Dishubkominfo Banyuasin Supriadi SE.

BANYUASIN (beritasumsel.id)– Pemilik angkutan barang dan penumpang yang beroperasi di Kabupaten Banyuasin mulai ditertibkan, karena saat ini telah diwajibkan kepada pemilik angkutan tersebut harus mempunyai badan hukum, Minggu (27/3/2016).

Hal itu berdasarkan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, bahwa angkatan umum orang atau barang harus berbadan hukum seperti, BUMN, BUMD, PT dan Koperasi.

Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Banyuasin, Supriadi, SE, menyampaikan kalau penyedia jasa angkutan yang berplat kuning milik perseorangan, segera mengurus badan hukum.

Pasalnya jika tidak patuh terhadap aturan tersebut, akibatnya kendaraan akan dirubah menjadi kendaraan pribadi.

“Kita menyarankan angkutan penumpang bergabung di koperasi yang telah dikelola Organda Banyuasin dan angkutan barang bergabung ke PT,” katanya

Menurutnya selama ini mereka salah beranggapan mengenai kewajiban usaha mereka harus berbadan hukum. Ada kekawatiran jika berbadan hukum terutama PT dan Koperasi, para pemilik angkutan kehilangan asetnya.

“Padahal sebenaranya tidak demikian. Sebenarnya didalamnya jelas ada perjanjian, tidak akan menghilangkan kepemilikannya. Apalagi, BPKB kendaraan mereka tidak kami tahan,” katanya.

Ada sejumlah keuntungan jika usaha angkutan itu berbadan hukum, dimana kalau angkutan orang dapat subsidi 70 persen atau pembayaran pajak kendaraan hanya dikenakan biaya 30 persen dari total pajak yang seharusnya dibayarkan.

“Sedangkan untuk pajak kendaraan angkutan barang akan dikenakan biaya 50 persen dari total kewajiban yang seharusnya dibayarkan,”terangnya

Begitu juga, jika tidak berbadan hukum apabila terjadi kecelakaan lalu lintas bagi penumpang angkutan akan ditolak mendapatkan asuransi jiwa karena statusnya sama dengan kendaraan pribadi.

“Jadi tidak ada alasan kalau tidak berbadan hukum, jelas ini keringanan bagi angkutan yang sudah berbadan hukum,”tegasnya (AW)

STIA
Ke Atas