Budaya

Pemikiran “Kemanunggalan”, Era Kemerdekaan di Palembang

Oleh :
Arafah Pramasto, S.Pd. & Maulana Muhammad

Palembang dan peradaban tuanya tidak pernah bisa dilepaskan dari model sinergisitas militer dan non-militer (sipil). Wajar saja, dalam sejarah tertua umat manusia tercatat bahwa organisasi militer permanen (professional) pertama di dunia dibentuk antara 1580-1557 SM oleh Pharaoh Amosis (Handayani, 2008:4).

Tentara ternyata lahir dari buah kepemimpinan seorang raja, ini merupakan satu model tertua yang akan terus membentuk pola pengikat elemen sipil dan militer. Artikel ini akan mengulas bagaimana sebenarnya pemikiran kemanunggalan tentang elemen sipil dan militer sebagai pola dalam kesejarahan Sumatera Selatan di masa awal kemerdekaan.

Apabila selama ini penulisan mengenai kesejarahan militer lebih menekankan kepada usaha merekam pertempuran-pertempuran yang pernah terjadi di Sumatera Selatan beserta tokoh, penyebab, pihak yang terlibat, jumlah kekuatan, jalannya perang hingga akibat yang menjadi konsekuensi dari pertempuran-pertempuran itu.

Maka di sini akan lebih ditekankan mengenai aspek corak pemikiran mengenai kemanunggalan dua elemen tersebut di atas yang menjadi sebuah ‘seni’ perjuangan masa awal kemerderkaan.

Beberapa nama tokoh memang akan turut diulas dengan mengambil tinjauan dari sisi pihak sipil yang berpengaruh kepada kemiliteran, selain karena penulis merupakan masyarakat sipil, hal ini juga bertujuan agar penulisan ini dapat lebih memperkaya pemikiran seputar kemiliteran. Di samping konstruksi pemikiran, aspek kausalitas dari setiap kejadian mengambil corak pengkajian dengan mengonstruksi peristiwa berdasarkan sebab-sebab peradaban manusia secara umum melalui berbagai pendekatan / tidak sebatas masalah kemiliteran, untuk itu titik akhir dalam rentang waktu kajian bukanlah 1949 ketika usainya Revolusi Fisik sebagaimana kebanyakan buku-buku sejarah perjuangan Sumatera Selatan.

Titik akhir pengkajian ini ialah bagaimana terkoordinirnya “Kemanunggalan” Sipil-Militer dalam pengkonsolidasian kedaulatan awal bangsa Indonesia di Sumatera Selatan dengan pusatnya yakni Palembang, termasuk pula lahirnya BPRI (Barisan Pelopor Republik Indonesia) yang terbentuk bersamaan dengan lahirnya BPKR (Barisan Penjaga Keamanan Rakyat) di Sumatera Selatan.

Mentari Kemerdekaan di Sumatera Selatan Masa baru bagi kemerdekaan RI yang telah dinantikan begitu lama oleh rakyat tanah jajahan bernama Hindia Belanda akhirnya tiba setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945.

Masa ini begitu krusial, mengingat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang luas, kini telah memperoleh independensinya dan perlu untuk segera dibangun. Namun, angkara penjajahan masih belum lepas sepenuhnya dari tanah yang meredeka itu.

Belanda sebagai salah satu negara pemenang Perang Dunia II, sesegera mungkin ingin “kembali memerintah” Hindia Belanda dan enggan mengakui kemerdekaan Indonesia. Keadaan di Palembang sendiri terasa mencekam sejak awal bulan Agustus 1945 karena dihantui adanya serangan mendadak dari pesawat-pesawat Sekutu.

Masyarakat umum menerima adanya desas-desus bahwa Jepang akan melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap kaum pejuang seperti yang terjadi di Kalimantan. Pada tingkat akar rumput, isu tersebut sedikit banyak mengalihkan perhatian mereka dari gelora kebahagiaan proklamasi republik yang didengungkan di Jawa.

Untungnya, para tokoh pejuang Palembang seperti dr. A.K. Gani, drg. M. Isa, Abdul Rozak, Nungtik AR, maupun Raden Hanan segera mengambil tindakan untuk bernegosiasi dengan Jepang. Dalam pertemuan tanggal 22 Agustus 1945 antara Syu Tyokan Miyako Tosio (Pemimpin Tertinggi Balatentara Jepang di Palembang) dengan tokoh-tokoh lokal yang duduk di Syu Sangi Kai di kawasan elit Talang Semut, para pemimpin tentara Jepang mengumumkan secara resmi bahwa kekaisaran mereka telah resmi menyerah pada pihak Sekutu delapan hari sebelumnya.

Jepang juga meminta agar para pemimpin bangsa Indonesia di Palembang dapat diajak bekerjasama menjaga keamanan. Dengan cermat para pemimpin Palembang segera menegaskan sikap yang juga bermuatan tuntutan yakni 1) Soal keamanan, pihak Indonesia bersedia ikut memikul tanggung jawab sepenuhnya, 2) Jepang harus menjamin keselamatan segenap pemimpin dan rakyat Indonesia, dan 3) Masalah Indonesia merdeka adalah soal bangsa Indonesia sendiri dan tidak boleh dihalangi (Said, 1992 : 77).

Para pemimpin Palembang di bawah dr. A.K. Gani berhasil dengan taktik diplomasinya yakni mengirimkan bahan makanan dan sayur-sayuran serta jaminan keamanan jika pihak Jepang bersedia dengan pihak Republik. Faktanya, Jepang menerima tawaran tersebut. Inilah prestasi gemilang yang telah diraih oleh tokoh-tokoh Palembang dan ini merupakan modal besar dalam proses pengambilalihan “tinggalan Jepang” berupa berbagai sarana sebelum Sekutu tiba di Palembang pada akhir bulan Oktober 1945 (Wargadalem dalam Sumatera Ekspress 8 Agustus 2016).

Langkah pertama untuk membina Kemanunggalan Sipil-Militer pada awal kemerdekaan Indonesia di Palembang telah terbentuk melalui langkah moderat dan diplomatis para pemimpin sipilnya. Lebih jauh lagi, para pemimpin sipil telah mempersiapkan modal awal bagi terbentuknya elemen militer dengan menghindari pertumpahan darah sehingga kekuatan para pemuda dapat secara maksimal dipakai dalam rangka mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan.

Selain itu pihak Republik telah memperoleh berbagai sarana-prasarana termasuk persenjataan yang dilucuti dari tangan Jepang.

Kemampuan ‘Virtu’ dr. A.K. Gani
Dinamika perpolitikan bergerak cepat sesuai dengan inisiatif respon dari para pejuang Republik Indonesia di Palembang. Pada tanggal 23 Agustus 1945 dibentuklah susunan Pemerintah Republik Indonesia dengan dr. A.K. Gani sebagai Kepala Pemerintahan. Memasuki bulan September 1945, diterima telegram dari pusat yang menyatakan bahwa, “Semua pegawai pemerintah ditetapkan sebagai Pegawai Republik Indonesia.”

Upacara peresmian pada tanggal 6 September 1945 dilaksanakan di bawah pimpinan dr. A.K. Gani. Gyugun, Heiho, dan lain-lain di Sumatera Selatan pada bulan ini resmi dibubarkan oleh Jepang sendiri (Said, 1992 : 82). Untuk menjaga keadaulatan yang baru saja berdiri, tentu dibutuhkan komponen penjaga bagi tegaknya kekuasaan politik tersebut. Secara pemikiran, politik juga dapat diartikan sebagai sebuah “seni” dalam membela dan memperjuangkan hak-hak warga negara (Kusumaatmadja, 2007 : 6).

Jauh lebih tua lagi, sejak abad pertengahan tokoh pemikir politik-militer seperti Niccolo Machiavelli telah memaparkan konsep tentang Virtu.
Sejarawan ahli pemikiran politik seperti Neal Wood memberi penjelasan tentang makna Virtu ini sebagai sebuah sifat atau kualitas yang dituntut dari sebuah kepemimpinan militer dan politik yang efektif, dan virtu ini adalah hal yang esensial bagi kesejahteraan untuk bertahan hidupnya suatu masyarakat di dunia.

Wood melanjutkan bahwa bagi Machiavelli, Virtu dalam pengertian khusus pada dasarnya adalah sebuah kualitas kemiliteran yang harus dimiliki seorang individu, sebuah masyarakat, seorang panglima perang, ataupun seorang negarawan.

Karya-karya besar baik politik maupun militer, selalu dihasilkan oleh energi kreatif yang hidup sebagai bagian penting dalam Virtu. Dengan kata lain, Wood berusaha menjelaskan pemikiran Machiavelli bahwasannya sosok / figur Sipil sekalipun membutuhkan ‘Virtu’, yang tidak lain adalah sintesis dari kemampuan Militer dan Politik.

Senada dan melengkapi pemikiran Machiavelli, Jenderal Besar dan intelektual militer seperti A.H. Nasution – pernah menjadi guru selama dua tahun di Palembang dan Bengkulu – dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Gerilya (dicetak ulang tahun 2012) menyatakan bahwa usaha perang bukanlah Cuma usaha angkatan perang saja, melainkan dan malah menjadi usaha rakyat semesta di pelbagai sektor kehidupannya yang tak dapat lalai melalaikan lagi (Nasution, 2012 : 3). Jelasnya Palembang dan Sumatera Selatan umumnya, pada bulan-bulan awal kemerdekaan sangat membutuhkan seorang tokoh yang memiliki Virtu tersebut.

Pembentukan badan keamanan tidak hanya membantu perjuangan kemerdekaan dalam melindungi dirinya dari luar, namun usaha ini dapat menjadi langkah koordinasi demi ketenteraman di “dalam” atau sesama elemen perjuangan. Bukan tanpa alasan, kepentingan ini mesti diusahakan mengingat bahwa di pulau Sumatera sendiri, beberapa gesekan internal atau sesama rakyat Indonesia sempat terjadi. Prestasi yang telah berhasil diukir para pejuang di Palembang tak tertandingi di Sumatera sebagai wilayah kedua terpenting setelah Jawa pasca-kemerdekaan.

Jika Aceh pada saat bersamaan masih dihadapkan pada kemelut antara kaum Ulama (PUSA) dan Uleebalang, sedangkan di Sumatera Timur malah terjadi Revolusi Sosial (Wargadalem dalam Sumatera Ekspress 8 Agustus 2016), konsolidasi kekuatan awal kedaulatan Republik di Sumatera Selatan berjalan dengan lancar.

Revolusi Sosial di Sumatera Timur bahkan menimbulkan kebencian yang menyebabkan percik disintegrasi saat tokoh seperti Tengku Mansur mengkoordinir para bangsawan Simalungun, Karo, dan Melayu untuk membentuk persekutuan Anti-Republik akibat banyaknya keluarga mereka yang dibantai – bahkan disertai pemerkosaan – oleh faksi Republik dan Komunis akibat tragedi itu.

Usaha Tengku Mansur tersebut kemudian melahirkan gagasan terbentuknya “Negara” Sumatera Timur (NST). Tak pelak lagi, Tengku Mansur dikenal keras dalam menghadapi Republik Indonesia dan tokoh-tokohnya (Noer, 2012 : 113).

Virtu – sebagaimana pemikiran Machiavelli – yang dimiliki tokoh-tokoh Sipil Palembang itu guna menjadi motor rakyat semesta sehingga tidak “lalai melalaikan” antar sesamanya seperti dalam tulisan A.H. Nasution.

Dr. A.K. Gani berperan sebagai penggerak utama yang mengambil inisiatif, iapun menjadi tokoh dengan kualitas Virtu terbaik yang dapat menjadi motor penggerak lahirnya Kemanunggalan di Sumatera Selatan. Tindakan nyata segera diwujudkan oleh A.K. Gani, meskipun baru satu bulan sejak proklamasi (September 1945), ia mengirimkan sepucuk telegram dan mengutus ajudannya ke Jakarta untuk meminta Presiden Sukarno, teman dekatnya sewaktu kuliah dan aktivis pergerakan dalam PNI di Batavia, agar dibentuk suatu komando militer di Sumatera guna menyatukan kekuatan militer (pasca dibubarkannya Gyugun bentukan Jepang – Pen) yang belum terkoordinir dengan baik (Ghazali (Ed.), 1995 : 172).

Pada masa ini secara spontan rakyat pun bergerak aktif membentuk badan perjuangan, utamanya para pemuda secara umum meskipun bukan ex-Gyugun. Kelahiran BPRI di Palembang
Pada tanggal 30 September 1945, di tengah-tengah gemuruhnya semangat pembentukan badan-badan perjuangan di semua pelosok Sumatera Selatan, dari pusat (Jakarta) telah hadir dua pemuda, Zaelani (utusan A.K. Gani) dan Mohammad Uteh yang membawa instruksi dari Presiden Sukarno disertai dokumen-dokumen penting lainnya untuk pemimpin pemerintahan di Palembang yakni dr. A.K. Gani. Dua hari setelahnya, tanggal 2 Oktober 1945 di kediaman pemuda bernama Mattjik Rasyad diadakan rapat pemuda yang diselenggarakan pada pukul 15.00-18.00 WIB dengan mendengarkan garis besar kebijakan pusat yang dibawakan kedua utusan, Zaelani dan Uteh, sekembalinya dari Jakarta.

Kesepakatan pun lahir untuk membentuk wadah perjuangan yang diberi nama BPRI, yaitu singkatan dari “Barisan Pelopor Republik Indonesia”. Setelah para pemuda bersepakat, giliran tokoh-tokoh senior seperti dr. A.K. Gani, drg. M. Isa, dan Abdul Rozak mengkoordinir penggalangan donasi dari kalangan pengusaha kaya seperti keluarga Familidin, H. Anang Firma dan lainnya untuk kemudian memberikan dana tetap dari pemerintah RI melalui Wakil Residen Palembang yang dijabat oleh Abdul Rozak (Said, 1992 : 92).

Pembentukan BPRI memiliki dua makna penting, pertama ialah BPRI yang dibentuk dari kalangan pemuda menjadi wadah penggalangan perjuangan SISHANKAMRATA. Kedua, BPRI merupakan usaha untuk mengendalikan kekuatan kelaskaran militer non-reguler, mengingat cikal-bakal TNI awalnya ialah BPKR (Badan Penjaga Keamanan Rakyat) diketuai oleh ex-Perwira Gyugun bernama Hasan Kasim yang bertugas membantu polisi menjaga keamanan.

BPKR kemudian berubah menjadi BKR, TRI, dan akhirnya TNI. Pembentukan BPKR terjadi satu bulan lebih awal dari BPRI yaitu sejak September 1945. Bisa dikatakan bahwa BPRI merupakan “Karya Awal” paling nyata dari pemikiran “Kemanunggalan” dalam perjuangan Sumatera Selatan masa kemerdekaan, apalagi para pemimpin Palembang memberikan perhatian yang besar kepada organisasi tersebut dalam masalah finansial.

Secara umum, terbentuknya BPRI bukanlah satu-satunya contoh Kemanunggalan pada era perjuangan. Pada tahun-tahun selanjutnya, elemen sipil semakin turut serta secara sinergis membantu perjuangan komponen militer. Dr. A.K. Gani contohnya, ia diangkat menjadi Mayor Jendral Tituler sejak November 1945 menggagaskan pembentukan sebuah badan yang mendukung bisnis pihak militer untuk menjual batubara dan minyak (untuk dijual ke Singapura-Pen) demi mendapatkan kebutuhan-kebutuhan vital perjuangan yang diperlukan militer (termasuk persenjataan dan seragam) (Cheong, 2003 : 156).

Editor : FSS

Populer

STIA
Ke Atas