Hukum

Delapan Perwira Terkait Kasus Suap Pemda Banyuasin Tak Penuhi Panggilan

Banyuasinonline.com | Jakarta – Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Boy Rafli Amar membenarkan ada 8 perwira polisi yang dipanggil KPK. Boy menyebut 8 polisi itu telah dimintai keterangan di internal Polri.

“Petugasnya sudah diambil keterangan dari internal kita, dan hasilnya sudah diinformasikan. Hal-hal yang masih dibutuhkan, kita siap membantu lagi,” kata Boy di kantornya, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2016).

Delapan polisi itu adalah Irjen Djoko Prastowo, AKBP Prasetyo Rahmat Purboyo, AKBP Richard Pakpahan, Kombes Daniel Tahi Monang Silitonga, AKBP Hari Brata, AKBP Imron Amir, AKP Masnoni, dan Brigadir Chandra Kalevi. Kedelapan nama itu dibenarkan Boy sebagai 8 polisi yang diperiksa. Mereka sebelumnya bertugas di Polda Sumatera Selatan dan kini telah dipindahtugaskan.

“Koordinasi kita dengan KPK sudah bagus sekali, nggak ada masalah. Jadi jangan khawatir, Polri tidak akan melindungi orang-orang yang bersalah,” tegas Boy.

Delapan anggota kepolisian itu disebut tidak memenuhi panggilan penyidik KPK berkaitan dengan kasus suap terkait proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan proyek pengadaan barang/jasa (PBJ) di Dinas Pendidikan dan dinas-dinas lainnya di Pemkab Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam kasus itu, KPK menetapkan tersangka, yaitu Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian dan lima orang lainnya.

Seharusnya delapan polisi itu dipanggil KPK pada pekan lalu. Namun, dalam jadwal pemeriksaan di KPK, tidak tertera secara terang nama 8 polisi itu.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah membenarkan soal ketidakhadiran 8 anggota Polri yang dipanggil oleh penyidik KPK. Sedianya mereka akan diperiksa terkait kasus suap di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

“Kami menerima informasi bahwa memang ada agenda pemeriksaan terhadap sejumlah anggota Polri, namun tidak datang,” kata Febri ketika dikonfirmasi, Rabu (28/12/2016).

Kedelapan anggota Polri tersebut rencananya akan diperiksa terkait kasus suap proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan proyek pengadaan barang/jasa (PBJ) di Dinas Pendidikan dan dinas-dinas lainnya di Pemkab Banyuasin. Mereka akan diperiksa sebagai saksi atas tersangka Bupati Banyuasin nonaktif Yan Anton Ferdian.

“Para saksi diperiksa untuk tersangka YAF (Yan Anton Ferdian),” kata Febri. (Detik.com)

STIA
Ke Atas